Mediasi PTPN dan Petani Pangalengan, BPN Akan Verifikasi Batas HGU

KABUPATEN BANDUNG – Persoalan pemanfaatan lahan antara PTPN I Regional 2 dan Aliansi Petani Pangalengan (APP) memasuki tahap mediasi. Pertemuan di Aula Kecamatan Pangalengan pada Jumat (6/11/2026) menghasilkan kesepakatan sementara: kedua pihak tidak membuka lahan tambahan atau melakukan pembangunan baru hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelesaikan verifikasi status serta batas lahan.

Kesepakatan tersebut bukan putusan final mengenai hak atas tanah. Pemeriksaan BPN masih diperlukan untuk memastikan bidang mana yang berada di dalam maupun di luar Hak Guna Usaha (HGU) PTPN.

Polresta Bandung fasilitasi dialog dua pihak

Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto memfasilitasi audiensi bersama perwakilan PTPN, APP, Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Kepolisian menyatakan berupaya menjaga suasana tetap kondusif agar setiap pihak dapat menyampaikan pandangan dan mencari penyelesaian lewat dialog.

Pertemuan itu membahas status HGU, titik batas lahan, serta kesesuaian penggunaannya dengan tata ruang. Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Aria Wijaya menyatakan akan melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap status serta koordinat bidang tanah yang dipersoalkan.

Apa saja hasil mediasi PTPN dan petani Pangalengan?

• Menjaga keamanan: kedua pihak berkomitmen menjaga ketertiban dan tetap melakukan aktivitas masing-masing tanpa gangguan.
• Menahan pembukaan lahan: tidak ada pembukaan lahan tambahan maupun pembangunan baru hingga BPN memastikan titik koordinat dan status lahan.
• Menunggu pemeriksaan lokasi madrasah: APP bersedia membongkar bangunan tersebut apabila terbukti berada di dalam HGU PTPN. Jika berada di luar HGU, pihak PTPN menyatakan tidak akan mempermasalahkannya.

Tiga poin ini menempatkan hasil verifikasi pertanahan sebagai dasar tindak lanjut, bukan klaim sepihak yang belum diuji.

Latar belakang perbedaan klaim lahan

Mediasi dilakukan setelah muncul ketegangan terkait pemanfaatan kawasan perkebunan di Pangalengan. Pada 6 November, ANTARA melaporkan bahwa pihak PTPN meminta kepastian hukum atas lahan perkebunan dan kelangsungan pekerjaan para karyawannya di tengah dugaan penggunaan lahan tanpa izin.

Sementara itu, laporan DigoID menyebut terdapat perbedaan pandangan mengenai keberlakuan HGU. PTPN dan APP memiliki klaim berbeda yang masih perlu dibuktikan dengan dokumen serta pemeriksaan berwenang. Belum ada dasar untuk menyatakan salah satu klaim telah dipastikan benar.

Langkah berikutnya menunggu hasil BPN

Pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan akan menampung aspirasi kedua pihak untuk disampaikan kepada bupati sebagai bahan pembahasan lanjutan. Yang paling menentukan berikutnya ialah hasil pemeriksaan batas HGU oleh BPN, kepastian status lahan, serta pelaksanaan kesepakatan selama proses tersebut berjalan.

Bagi warga Pangalengan, mediasi ini menjadi langkah awal untuk mengurangi ketegangan. Namun, penyelesaian persoalan lahan tetap membutuhkan kejelasan administrasi pertanahan dan tindak lanjut yang bisa dipertanggungjawabkan.